Saham Lippo, Siloam, Hingga Matahari Putra Prima Terjun Drastis


Megaproyek Meikarta menjadi pertaruhan besar bagi bisnis Lippo Group. Nasib megaproyek dengan investasi yang diperkirakan mencapai Rp287 triliun tersebut tengah terancam akibat kasus dugaan suap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Investor pun waswas kasus ini dapat mengganggu kinerja bisnis Lippo Group. Tak heran, hampir seluruh saham di bawah bendera konglomerat tersebut anjlok sejak kemarin. 

Sepanjang Selasa (16/10), saham PT Lippo Cikarang Tbk yang membawahi proyek Meikarta anjlok 13,36 persen. Bahkan, saham emiten berkode LPCK sepanjang tahun ini telah kehilangan nilainya hingga 69 persen dari semula Rp3.150 menjadi Rp1.200. 

Hal yang sama juga dialami saham PT Lippo Karawaci Tbk yang Selasa (16/10) kemarin juga terseret turun 5,52 persen dan sudah anjlok 61,9 persen sepanjang tahun ini. 

Tak hanya perusahaan di sektor properti, saham anak usaha Lippo Group di bidang lainnya juga ikut terimbas oleh kasus tersebut. Sepanjang Selasa (16/10), saham PT Siloam International Hospitals Tbk menyusut 4,76 persen, saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) merosot hingga 2,37 persen, saham PT Lippo Securities Tbk (LPPS) melemah 4,04 persen. Bahkan, saham PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) anjlok hingga 31,6 persen ke level Rp765 dari semula Rp790. Namun, sepanjang tahun ini, saham MTLP masih menanjak 35,7 persen.

Megaproyek Meikarta diluncurkan pada 13 Mei 2017. Pembangunan proyek hunian skala besar ini berada di bawah PT Mahkota Sentosa utama, anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. Lippo Cikarang merupakan cucu usaha dari PT Lippo Karawaci Tbk. 

Di sisi lain, Lippo Karawaci tak hanya memegang bisnis di sektor properti, tetapi juga memegang bisnis di bidang perhotelan, rumah sakit, mal, hingga perbankan dan manajemen aset.

Sementara bisnis Lippo Group lainnya, mulai dari sektor ritel, bisnis teknologi dan komunikasi, hingga media berada di bawah payung PT Multipolar Tbk. 

Analis Samuel Sekuritas Muhammad Al Fatih menyebut sejak mengembangkan Meikarta, kinerja keuangan Lippo Cikarang justru merosot. Pada akhir 2017, laba bersih perusahaan turun 32,05 persen dari Rp540 miliar pada akhir 2016 menjadi Rp366,77 miliar. Maklum, dalam mengiklankan proyek tersebut mereka menggelontorkan dana sampai Rp1,7 triliun. 

Kinerja keuangan Lippo Cikarang terus berlanjut pada kuartal I 2018. Tercatat laba perseroan anjlok 66,71 persen menjadi Rp71,43 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp214,63 miliar.

"Tentu akan menjadi beban (Lippo Group) jika proyek terhenti," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/10).

Sementara itu, Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki juga menilai ada potensi kerugian atas proyek Meikarta bagi Lippo Group, terutama Lippo Cikarang. Pasalnya, ia melihat ada ketidakseimbangan antara modal yang dikeluarkan dengan perkembangan pembangunan proyek Meikarta saat ini.

Achmad melanjutkan perseroan juga terancam merugi jika proyek Meikarta akhirnya mangkrak. Sebab ada potensi pembeli meminta uang muka kembali jika kemungkinan terburuk terjadi, yakni proyek harus dihentikan akibat kasus pidana.

"Belum lagi jika ada konsumen atau nasabah yang berpotensi meminta dibatalkan progres pembelian serta pengembalian Down Payment (DP) jika proyek tersebut dihentikan pihak berwenang," imbuhnya.

Penurunan kinerja tak hanya dialami Lippo Cikarang. Induk usahanya, Lippo Karawaci juga mengalami penurunan laba pada 2017 sebesar 30,39 persen dari Rp882,41 miliar pada 2016 menjadi Rp614,17 miliar. 

Penurunan laba juga berlanjut pada kuartal I 2018 dari Rp226,3 miliar pada kuartal I 2017 menjadi Rp180,6 miliar.

Kemarin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap terkait izin proyek pembangunan proyek hunian Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Neneng Hasanah dan tujuh orang lainnya, di antaranya pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama. 

Dugaan KPK, Billy menyetorkan Rp7 miliar kepada Neneng dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek. 

Pihak Meikarta sendiri ketika dikonfirmasi CNNIndonesia mengenai kelanjutan proyek mereka pasca penangkapan tersebut belum memberikan tanggapan. 

Tapi, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), selaku anak usaha Lippo Group melalui kuasa hukumnya Denny Indrayana, mengatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

CNNI

iklan banner